FK -Kupang, 25 Juli 2025 – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, S.Sos., M.M., secara resmi menyerahkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1.

Acara yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Provinsi NTT ini dihadiri oleh ribuan  guru PPPK penerima SPMT dari berbagai kabupaten, khususnya guru mata pelajaran Agama dan Bahasa Indonesia. Dalam sambutannya, Ambrosius Kodo menegaskan bahwa guru merupakan pusat dasar kecerdasan bangsa dan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi penerus.

“Guru bukan sekadar pengajar, tetapi juga pendidik, pembimbing, dan teladan. Penyerahan SPMT ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat peran guru sebagai garda terdepan pendidikan,” ujar Ambrosius.

Penyerahan SPMT dilakukan secara bertahap dan teratur, dipandu langsung oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Para guru menerima dokumen SPMT satu per satu sesuai nomor urut yang telah ditentukan.

Penegasan ini merupakan tindak lanjut langsung atas Surat Gubernur NTT Nomor: 421/3001/PK/2025 tertanggal 9 Juli 2025, perihal Penundaan Pungutan di Awal Semester. Arahan ini dikeluarkan sebagai respons atas keluhan masyarakat yang merasa terbebani oleh pungutan di sekolah pada awal semester.

Ambrosius menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen Gubernur NTT dalam memberikan kemudahan akses pendidikan bagi seluruh siswa, serta meringankan beban orang tua dan wali murid, terutama keluarga kurang mampu.

Adapun isi kebijakan tersebut meliputi enam poin utama:

1. Pungutan IPP Maksimal Sebulan atau Diangsur

Sekolah hanya diperbolehkan memungut Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) sebesar satu bulan di awal semester. Mekanisme pembayaran IPP juga dapat dilakukan secara berangsur, bukan sekaligus, untuk menghindari tekanan finansial kepada keluarga siswa, khususnya dari golongan ekonomi lemah.

2. Besaran IPP Disesuaikan Kondisi Ekonomi Lokal

Penetapan jumlah dan cara pembayaran IPP harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Ketentuan ini berlaku sampai Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SLB diterbitkan.

3. Siswa Korban Erupsi Lewotobi Dibebaskan dari Biaya

Secara khusus, siswa yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka tidak boleh dikenai pungutan apapun. Pembiayaan untuk guru dan operasional sekolah dalam kondisi ini sepenuhnya dialokasikan dari Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan).

4. Larangan Menahan Hak Siswa Karena Biaya

Sekolah dilarang menahan hak siswa, baik dalam bentuk larangan mengikuti pelajaran, menahan rapor, maupun tindakan diskriminatif lainnya hanya karena keterbatasan membayar IPP.

5. Pengawasan Ketat oleh Disdikbud Provinsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini. Bila ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga tindakan tegas akan diterapkan.

6. Penundaan Berlaku Hingga Pemberitahuan Selanjutnya

Kebijakan ini berlaku hingga ada pemberitahuan resmi lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi NTT.

FK –Kupang, Nusa Tenggara Timur – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan program inovatif bertajuk Gerakan NTT Membaca dan Menulis atau dikenal sebagai Gentabelis.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi di seluruh wilayah NTT dan membangkitkan minat membaca serta menulis di kalangan masyarakat, terutama para pelajar.

Peluncuran program Gentabelis dilakukan pada 22 November 2024 di Hotel Silvia Kupang oleh Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andrico Noto Susanto. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menjelaskan bahwa Gentabelis dirancang sebagai respons atas rendahnya tingkat literasi di NTT. Menurut data hasil Asesmen Nasional tahun 2023, hanya 22% sekolah di NTT yang mencapai standar literasi minimum.

“Rendahnya kemampuan literasi ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum mampu memahami apa yang mereka baca. Ini masalah serius yang membutuhkan solusi bersama. Dengan Gentabelis, kami ingin membangun semangat membaca dan menulis di sekolah-sekolah,” kata Ambrosius.

Selain itu, program ini juga menargetkan perluasan akses ilmu pengetahuan hingga pelosok daerah. Literasi yang kuat diyakini menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTT, yang akan berdampak pada pengembangan sosial, ekonomi, dan politik.

Komitmen Bersama untuk Literasi NTT
Gentabelis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mengundang keterlibatan berbagai mitra, komunitas literasi, dan organisasi pendidikan. “Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua mitra yang ingin berkontribusi dalam pembangunan literasi di NTT. Ini adalah gerakan bersama,” tambah Ambrosius.