Artikel ini membahas perjalanan hukum kasus ini, termasuk legalitas HGU, isu masyarakat adat, dan relevansi HAM dalam penyelesaian konflik.

Hukum dan Legalitas Tanah HGU

Tanah di Nangahale yang kini dimiliki PT Kris Rama melalui Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) telah disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT. Berdasarkan hukum, PT Kris Rama memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Namun, sejumlah warga diduga memasuki, menggarap, bahkan merusak aset di atas tanah tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Akibatnya, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa konsekuensi pidana. Penetapan delapan orang sebagai tersangka oleh Polres Sikka menegaskan bahwa hak hukum PT Kris Rama dilindungi oleh negara.

Klaim Masyarakat Adat: Apakah Relevan?

Sebagian warga Nangahale mengklaim hak atas tanah dengan alasan bahwa mereka bagian dari masyarakat adat. Namun, klaim ini dipatahkan oleh BPN NTT yang menyatakan bahwa:

1. Tidak Ada Pengakuan Resmi: Hingga saat ini, tidak ada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang melegitimasi warga Nangahale sebagai masyarakat adat dengan hak atas tanah tersebut.
2. Status Individu: Warga yang menempati tanah HGU adalah individu atau kelompok kecil tanpa legitimasi adat. Oleh karena itu, klaim adat yang diajukan tidak memiliki dasar hukum.

HAM dan Supremasi Hukum

Kuasa hukum warga, melalui argumen HAM, mencoba membela tindakan warga yang menggarap tanah HGU tersebut. Namun, Hak Asasi Manusia tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak pihak lain, termasuk hak badan hukum seperti PT Kris Rama.

FK – Sikka, NTT – Tepatnya 22 Januari 2025 Kericuhan mewarnai proses eksekusi lahan hak guna usaha (HGU) milik PT Kris Rama di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu pagi, 22 Januari 2025. Proses eksekusi yang melibatkan alat berat ini bertujuan untuk mensertifikasi dan mengelola lahan tersebut. Namun, langkah tersebut memicu protes keras dari warga setempat.

Aksi protes dimulai saat alat berat mulai merobohkan rumah warga di lahan tersebut. Para penduduk yang merasa dirugikan langsung menghadang alat berat dan melempari batu sebagai bentuk penolakan. Salah satu lemparan mengenai kaca alat berat hingga pecah. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, eksekusi tetap berlanjut. Hingga berita ini ditulis, satu rumah telah berhasil dihancurkan, dan proses pembongkaran masih terus dilakukan.

Pihak keamanan, termasuk aparat kepolisian dan satuan pengamanan, dikerahkan untuk menjaga jalannya eksekusi dan mencegah bentrokan lebih lanjut. Namun, ketegangan di lapangan tetap tinggi. Banyak warga merasa kecewa dan marah karena mereka sudah lama tinggal di lokasi tersebut.

Mereka menganggap penghancuran rumah tanpa solusi jelas bagi tempat tinggal mereka sebagai tindakan yang tidak adil.