Artikel ini membahas perjalanan hukum kasus ini, termasuk legalitas HGU, isu masyarakat adat, dan relevansi HAM dalam penyelesaian konflik.

Hukum dan Legalitas Tanah HGU

Tanah di Nangahale yang kini dimiliki PT Kris Rama melalui Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) telah disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT. Berdasarkan hukum, PT Kris Rama memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Namun, sejumlah warga diduga memasuki, menggarap, bahkan merusak aset di atas tanah tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Akibatnya, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa konsekuensi pidana. Penetapan delapan orang sebagai tersangka oleh Polres Sikka menegaskan bahwa hak hukum PT Kris Rama dilindungi oleh negara.

Klaim Masyarakat Adat: Apakah Relevan?

Sebagian warga Nangahale mengklaim hak atas tanah dengan alasan bahwa mereka bagian dari masyarakat adat. Namun, klaim ini dipatahkan oleh BPN NTT yang menyatakan bahwa:

1. Tidak Ada Pengakuan Resmi: Hingga saat ini, tidak ada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang melegitimasi warga Nangahale sebagai masyarakat adat dengan hak atas tanah tersebut.
2. Status Individu: Warga yang menempati tanah HGU adalah individu atau kelompok kecil tanpa legitimasi adat. Oleh karena itu, klaim adat yang diajukan tidak memiliki dasar hukum.

HAM dan Supremasi Hukum

Kuasa hukum warga, melalui argumen HAM, mencoba membela tindakan warga yang menggarap tanah HGU tersebut. Namun, Hak Asasi Manusia tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak pihak lain, termasuk hak badan hukum seperti PT Kris Rama.