1. Alokasi Dana Program Makan Siang Gratis

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendanai program makan siang gratis pada tahun 2025. Dana ini mencakup kebutuhan logistik, pengadaan dapur umum, pelatihan tenaga kerja, serta distribusi bahan makanan. Namun, untuk memperluas cakupan hingga mencakup lebih dari seperempat populasi Indonesia, pemerintah memperkirakan membutuhkan tambahan Rp100 triliun.

Program ini dirancang untuk menjangkau lebih dari 83 juta penduduk, dengan fokus pada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok masyarakat rentan. Untuk menjamin transparansi, pemerintah mengintegrasikan pengawasan anggaran dengan melibatkan lembaga pengawas independen serta komunitas lokal.

Prabowo menyebutkan bahwa pengawasan Dana Desa saat ini menjadi tanggung jawab inspektorat kabupaten, bukan langsung di bawah Kementerian Desa. Akibatnya, kepala desa sering kali merasa lebih takut pada inspektorat daripada kementerian, meski kementerianlah yang memegang kendali anggaran besar tersebut. Situasi ini memunculkan sejumlah permasalahan, termasuk kepala desa yang tersandung kasus hukum karena ketidaktahuan dalam pengelolaan Dana Desa.

Presiden juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terkait efektivitas Dana Desa. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana Dana Desa benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan desa. Selain itu, ada isu serius terkait masuknya minimarket seperti Indomaret dan Alfamart ke desa-desa, yang dinilai merugikan pelaku UMKM lokal. Menurut hasil survei yang dikutip, satu minimarket modern dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian bagi sepuluh keluarga pelaku usaha lokal.