Hari Senin, 21 Juli 2025, menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Dengan semangat Pancasila dan visi kerakyatan, langkah ini menjadi awal dari gerakan besar membangun ekonomi bangsa dari desa.

Dalam pidatonya yang disiarkan secara daring dari Klaten, Jawa Tengah, Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah bentuk perjuangan rakyat kecil agar bisa berdiri kuat secara ekonomi, tanpa harus tunduk pada sistem kapitalistik yang merugikan produsen lokal.

“Hari ini adalah hari bersejarah. Kita mulai usaha besar. Koperasi ini adalah alat perjuangan rakyat kecil agar kuat secara ekonomi,” tegas Prabowo.

Dua Desa NTT Jadi Contoh Nasional

Dari ribuan koperasi yang diluncurkan, dua koperasi desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih sebagai model nasional, yaitu:

• KDMP Penfui Timur, Kabupaten Kupang
• KDMP Fatuketi, Kabupaten Belu

Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Kedua desa ini telah terlebih dahulu mengembangkan koperasi secara swadaya, dengan usaha-usaha konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat: dari gerai sembako, cold storage hasil pertanian, logistik, apotek desa, hingga simpan pinjam.

Gestianus Sino

Penfui Timur: Koperasi Tumbuh dari Akar Masyarakat

Di Kecamatan Kupang Tengah, Gestianus Sino, Ketua KDMP Penfui Timur, menunjukkan kantor koperasi yang kini berdiri megah. Menariknya, gedung tersebut bukan hasil proyek pemerintah, melainkan sumbangan pribadi salah satu pengurus. Seluruh unit usaha yang dijalankan koperasi pun berasal dari inisiatif dan modal mandiri para anggota.

“Kami sudah punya tujuh unit usaha sebelum koperasi ini diluncurkan nasional. Kami bergerak dengan semangat gotong royong,” jelas Gestianus.

Produk hortikultura seperti tomat, cabe, hingga sayuran hijau berasal dari kebun milik pengurus sendiri. Mereka tidak menunggu bantuan, melainkan menginisiasi gerakan ekonomi lokal yang kini diakui sebagai model nasional.

Fatuketi: Potensi Perbatasan yang Meledak

Sementara itu, di ujung barat Pulau Timor, KDMP Fatuketi menjadi pusat gerakan ekonomi baru di wilayah perbatasan RI-Timor Leste. Desa ini mengembangkan peternakan babi, sapi, pakan ternak, serta pengolahan hasil kebun seperti kemiri, kopi, dan pisang. Pengurus koperasi telah lama menjalankan usaha berbasis kelompok yang kini diformalkan dalam wadah KDMP.

“Kami sudah lama mandiri. Kini saatnya kami diperkuat negara,” ujar Gabriel Nahak, pengurus KDMP Fatuketi.

Infrastruktur Koperasi Merah Putih

Presiden Prabowo dalam pidatonya menekankan bahwa koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Setiap koperasi akan dilengkapi dengan infrastruktur nyata, bukan hanya legalitas administratif.

Prabowo menyebutkan bahwa pengawasan Dana Desa saat ini menjadi tanggung jawab inspektorat kabupaten, bukan langsung di bawah Kementerian Desa. Akibatnya, kepala desa sering kali merasa lebih takut pada inspektorat daripada kementerian, meski kementerianlah yang memegang kendali anggaran besar tersebut. Situasi ini memunculkan sejumlah permasalahan, termasuk kepala desa yang tersandung kasus hukum karena ketidaktahuan dalam pengelolaan Dana Desa.

Presiden juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terkait efektivitas Dana Desa. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana Dana Desa benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan desa. Selain itu, ada isu serius terkait masuknya minimarket seperti Indomaret dan Alfamart ke desa-desa, yang dinilai merugikan pelaku UMKM lokal. Menurut hasil survei yang dikutip, satu minimarket modern dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian bagi sepuluh keluarga pelaku usaha lokal.