Hukum, Tradisi Alam, dan Keadilan dalam Konflik Tanah HGU Nangahale: Pelajaran tentang Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

FK  – FAKTA Konflik tanah di Nangahale menggambarkan persinggungan antara hukum formal, klaim tradisi, dan isu hak asasi manusia (HAM). Tanah yang secara hukum diakui sebagai Hak Guna Usaha (HGU) PT Kris Rama memunculkan perdebatan panjang akibat klaim warga yang mengatasnamakan hak tradisional dan HAM.

Artikel ini membahas perjalanan hukum kasus ini, termasuk legalitas HGU, isu masyarakat adat, dan relevansi HAM dalam penyelesaian konflik.

Hukum dan Legalitas Tanah HGU

Tanah di Nangahale yang kini dimiliki PT Kris Rama melalui Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) telah disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT. Berdasarkan hukum, PT Kris Rama memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Namun, sejumlah warga diduga memasuki, menggarap, bahkan merusak aset di atas tanah tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Akibatnya, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa konsekuensi pidana. Penetapan delapan orang sebagai tersangka oleh Polres Sikka menegaskan bahwa hak hukum PT Kris Rama dilindungi oleh negara.

Klaim Masyarakat Adat: Apakah Relevan?

Sebagian warga Nangahale mengklaim hak atas tanah dengan alasan bahwa mereka bagian dari masyarakat adat. Namun, klaim ini dipatahkan oleh BPN NTT yang menyatakan bahwa:

1. Tidak Ada Pengakuan Resmi: Hingga saat ini, tidak ada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang melegitimasi warga Nangahale sebagai masyarakat adat dengan hak atas tanah tersebut.
2. Status Individu: Warga yang menempati tanah HGU adalah individu atau kelompok kecil tanpa legitimasi adat. Oleh karena itu, klaim adat yang diajukan tidak memiliki dasar hukum.

HAM dan Supremasi Hukum

Kuasa hukum warga, melalui argumen HAM, mencoba membela tindakan warga yang menggarap tanah HGU tersebut. Namun, Hak Asasi Manusia tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak pihak lain, termasuk hak badan hukum seperti PT Kris Rama.

Dalam kasus ini, penahanan delapan tersangka oleh Polres Sikka adalah bentuk penegakan hukum sekaligus perlindungan HAM bagi PT Kris Rama. Hakim praperadilan di PN Maumere memutuskan bahwa langkah Polres Sikka sudah sesuai prosedur hukum dan berdasarkan bukti yang kuat.

Pelajaran dari Kasus Nangahale

1. Hukum sebagai Fondasi Utama: Konflik tanah harus diselesaikan berdasarkan supremasi hukum yang melindungi hak semua pihak secara adil. SHGU PT Kris Rama adalah dokumen legal yang menguatkan klaimnya atas tanah tersebut.
2. Kesadaran Hukum Masyarakat: Masyarakat perlu memahami perbedaan antara hak adat dan hak individu agar tidak terjebak dalam klaim tanpa dasar hukum.
3. Advokasi yang Berdasarkan Fakta: Pendampingan hukum yang tidak memiliki dasar fakta dan logika hukum hanya akan merugikan pihak yang dibela.

Visi dan Misi untuk Keadilan Manusia

Visi:
Mewujudkan keadilan manusia yang seimbang antara penegakan hukum, penghormatan tradisi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Misi:

1. Edukasi Hukum: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami hak legal dan aturan hukum untuk menghindari konflik tanah.
2. Pengakuan Tradisi: Mendukung pengakuan masyarakat adat yang memiliki legitimasi sah melalui regulasi lokal, seperti Perda atau Perbup.
3. Dialog dan Mediasi: Mendorong penyelesaian konflik melalui dialog antara pihak terkait untuk menghindari pendekatan represif.
4. Penegakan Hukum yang Adil: Memastikan penegakan hukum dilakukan dengan transparansi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
5. Keseimbangan HAM: Memastikan bahwa HAM dihormati tanpa mengorbankan hak pihak lain yang sah secara hukum.

Melalui penyelesaian konflik seperti di Nangahale, masyarakat dan pemerintah dapat belajar bahwa keadilan hanya dapat terwujud jika hukum ditegakkan secara konsisten, tradisi dihormati berdasarkan bukti nyata, dan HAM digunakan untuk melindungi hak semua pihak, bukan untuk melegitimasi pelanggaran. SALAM