“Sidang dimaksudkan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program UNESCO yang telah dilakukan oleh focal points, menetapkan rekomendasi dan tindak lanjut, menetapkan strategi dan partisipasi Indonesia di badan subsider UNESCO, serta memperkuat koordinasi dan persiapan Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Executive Board (EB) UNESCO periode 2023—2027,” urai Itje.
Ketua Harian KNIU juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan regulasi untuk mendukung penguatan peran KNIU. “Sinergitas yang telah terjalin antara KNIU dengan focal points, akan diperkuat dengan hadirnya regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) di tahun 2023 yang mengatur sinergitas tersebut,” terang Itje.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) untuk Prancis, Andorra, Monako/Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Muhamad Oemar menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kolaborasi di antara focal points dalam menegaskan peran penting Indonesia di UNESCO.
“Kementerian Luar Negeri terus mendorong kepemimpinan Indonesia untuk terus secara aktif berpartisipasi dalam program dan inisiatif UNESCO serta badan subsider lainnya. Khususnya dalam menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030. Mari kita terus optimalkan potensi Indonesia pada program-program di UNESCO, serta menjadi mitra kemajuan bersama dengan negara anggota lainnya di UNESCO,” tegas Dubes Oemar.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
